Mengukur tingkat intelektual seseorang dalam menilai kasus Gayus Tambunan

Banyak orang berpendapat: Gayus Maling, Bayar pajak dikorupsi pegawai pajak, Boikot Pajak, Pegawai Pajak Maling Semua, Bayar Pajak Kendaraan Bermotor diKorupsi Gayus…

Yang berpendapat adalah masyarat luas dengan latar belakang yang berbeda: Pegawai Negeri, Swasta, Guru, Karyawan, Mahasiswa, Buruh, SMA, SMP, dan lain-lainnya… Tapi mereka bebas berpendapat.. entah karena mereka paham atau karena tidak tahu permasalahan dan Cuma ikut-ikutan aja?

Oke kita kaji….

1. Membayar Pajak di Kantor Pajak

Orang berpendapat, gimana orang pajak bisa kaya-kaya? Karena mbayarnya di Kantor pajak, terus duitnya ditilep orang pajak sendiri sie…

Sebenarnya, sistem pajak adalah Self assessment, dimana Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan Pajaknya.

Simulasi:

Misalnya Wajib pajak menerima penghasilan > menghitung Pajaknya sendiri > membayar Pajak di Bank atas nama Kas Negara> Bukti pembayaran dilaporkan ke Kantor Pajak.

Nah, jadi fungsinya kantor pajak adalah tempat pelaporan kewajiban perpajakan saja… bukan tempat pembayaran. Lalu, apabila di kantor Pajak ada loket bank persepsi, adalah semata-mata untuk memberikan pelayanan kepada Wajib pajak untuk membayar pajak, jadi tidak perlu wira-wiri ke bank untuk membayar.

Siapakah yang masih berfikiran, tempat pembayaran?

2. Sudah bayar Pajak reklame, Pajak Kendaraan bermotor dan lainnya di colong gayus…

Ada yang berbicara, sudah bayar Pajak Kendaraan bermotor, Pajak Reklame, Pajak restoran, pajak penerangan jalan, di colong Gayus…

Sebenarnya di Indonesia Pajak di bagi menjadi 3: Pajak Pusat, Pajak Provinsi, dan Pajak Kabupaten/Kota. Yang diurus oleh Gayus (DIt Jend Pajak) adalah Pajak Pusat.

Pajak Pusat: PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPn BM ( Pajak Penjualan Barang Mewah), PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), dan Bea dan Materai

Pajak Provinsi : Pajak Kendaraan Bermotor , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok.

Pajak Kabupaten : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Nah, siapa hayo… yang masih berfikir Pajak Parkir, Pajak kendaraan Bermotor itu semuanya dicuri sama gayus hayo……?

3. Gayus Maling

Kasus gayus merebak dan dianggap Gayus mengkorupsi duit rakyat, lebih tepatnya uang dari Pajak. Tindakan gayus disamakan dengan korupsinya Pejabat yang mengambil duit untuk pembangunan/proyek/kegiatan untuk memperkaya diri.

Sebenarnya, yang dilakukan gayus adalah main mata atau kongkalikong dengan perusahan yang mengakibatkan Pajak yang harus dibayar perusahaan kepada Negara menjadi kecil. Perusahaan merasa diuntungkan karena Pajaknya bisa berkurang dan mungkin gayus mendapatkan Kompensasi karena bantuannya…

Kita sepakat: Gayus telah menyalahgunakan wewenang (juga suap) adalah salah. Dan perusahaan yang menyuap Gayus pun juga salah! Dan semua harus harus dihukum.

Nah, siapakah yang masih berfikiran Gayus mengkorupsi Uang Rakyat?

4. Bayar pajak dikorupsi pegawai pajak

Pemikiran bahwa setelah anda membayar Pajak, oleh pegawai pajak dikurangi untuk kekayaan pribadi, dan sebagian diberikan setor ke negara.

Sebenarnya, system pajak adalah Self assessment, dimana Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan Pajaknya.

Simulasi:

Wajib pajak menerima penghasilan > menghitung Pajaknya sendiri > membayar Pajak di Bank atas nama Kas Negara> Bukti pembayaran dilaporkan ke Kantor Pajak. Ketika pembayaran tersebut masuk ke kas Negara, uangnya dibukukan sebagai Pendapatan Negara dari Pajak, yang kemudian dana tersebut dipakai untuk gaji PNS, Pembangunan, Subsidi dan lainnya.

Pertanyaannya, bila dihitung dan dibayar sendiri ke Kas negara, dimanakah pegawai pajak akan mengkorupsinya? Nah… siapa yang masih berfikir pajak dikorupsi Pegawai Pajak…?

5. Boikot pajak

Aktifitas / respon sosial karena jengkel sama gayus, muncul Boikot Pajak. Mengajak masyarakat untuk tidak membayar pajak.

Sebenarnya: Pajak itu dihimpun oleh pemerintah untuk membiayai Gaji PNS, Gaji guru, Gaji Polisi, Gaji TNI, Gaji DPR, Gaji Dokter, Gaji Bidan Desa, Gaji perangkat desa.

Pajak dikumpulkan juga buat membangun Jalan, Subsidi bahan bakar, Bantuan bencana alam, Subsidi pendidkan (BOS), subsidi kesehatan, dan banyak lagi…

Lha, kalo di boikot mereka mau digaji pake apa? Yang buat mbangun jalan mana? sekolah tambah mahal... Nah… masa untuk biaya kita harus hutang luar negeri lagi? Janganlah karena oknum Pajak gayus, yang kongkalikong sama perusahaan biar Pajaknya kecil. Kita menunda pembangunan jembatan, Rumah sakit, Sekolah…

Hayo… mau boikot?

Oya, per 12 April penerimaan pajak 100 Trillyun dari target 729 Trilyun, hem… bakal kecape ga nih… kalo ga, siap2 hutang aja… yg penting Negara jangan sampai kolaps apa lagi krisis…

6. Pegawai Pajak kaya-kaya

Gimana orang pajak ga kaya-kaya, lha wong kelakuannya kayak Gayus…

Pada dasarnya Kaya bagi setiap orang memiliki standar dan persepsi berbeda. Mari kita kaji…. Pegawai Pajak masuk kategori PNS, namun mendapatkan penghasilan resmi bisa mencapai 5x gaji PNS dengan golongan yang sama. Bisa dibayangkan, bila Pegawai Pajak bisa hidup sebulan hanya dengan 1/5 total penghasilannya saja yang sama dengan Gaji PNS yang lain. Padahal dengan Penghasilan PNS lain, mereka bisa hidup sebulan beserta keluarga, nyicil motor, nyicil rumah.

Kalo Penghasilan besar, kok ada gayus ya?

Kalo itu adalah masalah personal Gayus: Gayus kurang bersyukur atas nikmat tuhan atau gayus yang tidak tahan atas godaan akan materi yang lebih besar.

Nah, kalo berfikiran pegawai pajak kaya-kaya karena kayak Gayus… mohon dikaji ulang….

7. Pegawai pajak maling semua

Gayus maling pajak, pegawai pajak semunya Maling….

Ups, wah… ndak bisa dipukul rata. Anak kyai, keluarga kyai, kemudian anaknya ada yang main judi. Khan ndak bisa dikatakan dasar Keluarga Penjudi!!!

Dari 32.000 pegawai pajak, yang saat ini terkenal Gayus adalah salah satu oknum. Dengan perbandinga 1 : 32.000 rasanya tidak adil bila dipukul rata. Masih banyak yang baik, lurus , dan amanah. Kasihan pegawai baru, muda, yang masih memegang idealisme, harus tercoreng karena orang yang tidak mereka kenal (Gayus)

Kita sepakat: Gayus bersalah! Apa bila ada Gayus-Gayus lain, Harus di beri sanksi, kalo perlu: sanksi diberhentikan dengan tidak hormat, Hartanya di sita, diberi sanksi pidana. Atau kalo ditetapkan hukuman mati, hukum mati saja…

Ini cuplikan saja… tentang apa yang sebenarnya terjadi. Silakan bagi anda yang kurang puas, silakan cari di buku-buku ekonomi, di internet, atau Tanya ke Pak Guru… jangan sampai kita berkomentar di facebook, bercerita ke orang, atau malah demo yang duduk permasalahannya kita belum tahu. Karena kita salah bicara, kita akan dianggap sebagai *maaf orang yang kurang berpendidikan atau *maaf orang yang kurang berintelektual.