Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat menghormati dirinya sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan anggaran. Dia tak ingin kehadirannya terus-menerus dipersoalkan anggota Dewan.
"Kami memiliki harga diri dalam menjalankan tugas," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja anggaran Kementerian Keuangan dengan Komisi Keuangan DPR kemarin.
Dia menjelaskan, kehadirannya dalam rapat merupakan amanah konstitusi. "Saya menghargai DPR, dan pada saat yang sama saya mengharapkan adanya penghormatan dari sisi pribadi dan jabatan," katanya. Ia meminta anggota Dewan dapat menjaga harga diri dalam hubungan personal dan kelembagaan.
Pernyataan Sri Mulyani itu disampaikan setelah kehadirannya dalam rapat dipersoalkan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Salah satunya oleh Eva Kusuma Sundari. Dia menolak kehadiran Menteri Keuangan dengan alasan yang digelar kemarin merupakan rapat anggaran kementerian, bukan anggaran negara. "Cukup sekretaris jenderal, menteri tidak perlu," katanya. "Ketinggian."
Anggota PDIP lainnya, Dolfi O.F.P., menyatakan pihaknya menginginkan kehadiran Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Alasannya, ini sesuai kesepakatan dengan Komisi dalam rapat sebelumnya.
Ketua rapat, Melchias Marcus Mekeng, tak menanggapi keberatan itu. Politikus Golkar ini tetap melanjutkan rapat kerja dengan Menteri Keuangan. Alasannya, Hatta sedang berdinas ke Singapura dan Malaysia.
Perdebatan antara anggota PDIP dan pimpinan rapat membuat Sri Mulyani memberikan saran kepada anggota Dewan. "Ini dibicarakan secara internal saja di Komisi mengenai masalah undangan, sehingga didapatkan kepastian lebih lanjut," ujarnya. Dia menegaskan, kehadirannya dalam rapat atas undangan resmi. Mendengar pernyataan Sri Mulyani, semua anggota PDIP melakukan aksi walkout.
Sri Mulyani mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPR selama menjadi mitra kerjanya di pemerintahan. Dia berharap posisinya sebagai Menteri Keuangan dapat memberi manfaat dan bisa mempertahankan elemen kebenaran. "Saya tidak pernah melakukan keputusan yang berlawanan dengan hati nurani," katanya. "Berpikir pun tidak."
Rapat kemudian dilanjutkan dengan pembahasan usulan proposal realokasi dana anggaran Kementerian Keuangan 2010. Menurut Sri, dari total anggaran belanja kementeriannya sebesar Rp 15,4 triliun, akan dihemat sekitar Rp 349,7 miliar.
Penghematan itu berasal dari kegiatan pembangunan gedung untuk sekretariat pengadilan pajak, kantor Direktorat Jenderal Keuangan Negara, gedung Departemen Keuangan di Jayapura dan Mamuju, serta rehabilitasi sekretariat pengadilan pajak.
Anggaran yang tidak dibelanjakan itu rencananya akan direalokasikan untuk mendukung likuidasi Badan Rehabilitasi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias. "Dana penghematan itu juga akan digunakan untuk mengirim staf terbaik menjalani pendidikan, pengadaan layanan elektronik, serta persiapan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan," katanya. Usulan realokasi anggaran langsung disetujui Komisi Keuangan.
TempoInteraktif 11/05/2010
Tidak ada komentar:
Posting Komentar